Jokowi Geber Deretan Bantuan di tempat dalam Akhir 2023, dari BLT El Nino Rp 400 Ribu, Bansos Beras 10 Kg hingga..

Jakarta – Pemerintah Joko Widodo alias Jokowi menggeber pemberian beberapa orang bantuan dalam akhir tahun 2023 ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sedikitnya ada tiga bantuan yang dimaksud akan diberikan hingga akhir tahun ini. Ketiga bantuan adalah bantuan langsung tunai atau BLT El Nino, perpanjangan bantuan sosial beras atau ansos beras, lalu insentif pajak untuk rumah yang mana harganya di tempat bawah Rp 2 miliar.

“PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya sedang disiapkan akhir tahun ini. Kalau PMK siap langsung berlaku,” kata Airlangga saat ditemui di tempat kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 24 Oktober 2023.

Berikut ini adalah tiga bantuan yang tersebut akan diberikan pemerintah di area akhir 2023:

1. BLT El Nino Rp 400 Ribu

“Ada bantuan langsung tunai (BLT) untuk El Nino. Nah, itu lagi kita dimatangkan di area Menteri Kuangan,” ujar Airlangga.

BLT El Nino diberikan kepada kelompok rakyat yang tersebut menjadi penerima program keluarga harapan (PKH). Bantuan ini akan diberikan selama November-Desember sebesar Rp 200 ribu untuk masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan begitu, setiap keluarga akan mendapatkan secara total Rp 400 ribu.

Namun Airlangga bukan menjelaskan secara detail berapa proyeksi anggaran untuk BLT El Nino. Dia juga tak menjawab ketika ditanyai berapa banyak penerima bantuan tersebut.

2. Bansos Beras 10 Kilogram 

Pada kesempatan yang mana sama, Airlangga menuturkan pemerintah akan memperpanjang bantuan sosial atau Bansos beras. Bansos beras tahap 2 disalurkan pemerintah ke 38 provinsi selama tiga bulan, mulai September hingga November. 

Bantuan yang digunakan diberikan sebesar masing-masing 10 kilogram kepada 21,3 jt KPM. “Kan kita sudah berlaku, Oktober sudah, November sudah. Jadi tinggal nanti bulan Desember ditambah lagi,” tutur Airlangga.

Airlangga menyebut, penerima KPM bukan akan bertambah. Ini berarti penerimanya tetap 21,3 jt keluarga. 

3. Insentif Pajak untuk Rumah pada Bawah Rp 2 Miliar

Insetif ini adalah terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) serta bantuan administrasi lainnya yang digunakan ditanggung pemerintah. Pajak ini diberikan untuk pembelian rumah atau properti senilai kurang dari Rp 2 miliar.

“Ini berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai Juni tahun depan,” ujar Airlangga dalam acara yang digunakan sama. “Jadi, diharapkan backlog sektor properti bisa saja tersalurkan.”

Sementara setelah Juni-Desember 2024, pemerintah menanggung PPN sebesar 50 persen rumah di area bawah Rp 2 miliar. Selain itu, pemerintah juga akan membantu biaya administratif sebesar Rp 4 jt untuk pembelian rumah bagi penduduk berpenghasilan rendah (MBR) hingga tahun depan. 

AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU