Mahkamah Konstitusi Disorot, Segini Kekayaan 3 Anggota Majelis Kehormatan MK

JakartaMahkamah Konstitusi (MK) resmi membentuk Majelis Kehormatan MK (MKMK) guna menindaklanjuti banyaknya laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Salah satu pelanggaran yang tersebut banyak dilaporkan adalah putusan gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (Capres) kemudian calon perwakilan presiden (Cawapres). Keputusan itu membolehkan calon duta presiden berusia di dalam bawah 40 tahun. Sebelumnya, calon perwakilan presiden dibatasi minimal berusia 40 tahun.

Keputusan yang dimaksud disampaikan oleh Ketua MK Anwar Usman yang membuka jalan Gibran Rakabuming , putra sulung Presiden Jokowi sekaligus keponakan Anwar Usman , untuk maju sebagai calon duta presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto . Keputusan MK itu dianggap bermasalah sehingga memicu laporan penduduk mengenai dugaan pelanggaran dalam pengambilan putusan tersebut.

Saat ini sudah ada tiga orang yang sudah ditunjuk menjadi anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mereka yaitu Jimly Asshiddiqie, Bintan R Saragih, dan juga Wahiduddin Adams. Lantas, berapa harta kekayaan mereka? 

Harta Kekayaan Jimly Asshiddiqie

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Elektronik (e-LHKPN) dari laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jimly Asshiddiqie pertama kali menyampaikan laporan kekayaannya saat menjadi Ketua MK pertama. Total hartanya pada periode 1 September 2003 sebesar Rp1,3 miliar (Rp1.395.369.000). 

Selama menjabat Ketua MK periode 2003-2009, Jimly sudah pernah melaporkan LHKPN secara berkala, dengan jumlah agregat Rp1,6 miliar (Rp1.680.267.500) pada 2 Agustus 2006; Rp2,1 miliar (Rp2.157.417.732) pada 19 Agustus 2008; lalu Rp2,3 miliar (Rp2.336.890.789) pada 1 Desember 2008. 

Jimly kemudian terpilih sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) atau DKPP periode 2012-2017. Jumlah kekayaannya saat itu mencapai Rp2,6 miliar (Rp2.657.573.261) sesuai LHKPN periode 1 Januari 2014. 

Pada 2018, Jimly Asshiddiqie mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta, dengan harta Rp 3,8 miliar (Rp3.832.127.574). Dia selanjutnya kembali maju dalam pemilihan anggota DPD DKI Jakarta pada 2019. Hartanya saat itu meningkat sekitar Rp1,7 miliar dalam kurun waktu setahun atau menjadi Rp5,5 miliar (Rp5.551.488.421) pada 7 September 2019. 

Di awal menjabat sebagai anggota DPD DKI Jakarta, kekayaan guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) itu tembus Rp7,3 miliar (Rp7.340.109.325) pada 31 Desember 2020. 

Adapun harta kekayaan Jimly Asshiddiqie sebagaimana LHKPN terakhir pada 31 Desember 2021 mencapai Rp7,3 miliar (Rp7.343.109.325), dengan rincian sebagai berikut.

–    Tanah lalu bangunan: Rp4.500.000.000.

–    Alat transportasi juga mesin: Rp380.000.000.

–    Harta bergerak lainnya: Rp91.400.000.

–    Surat berharga: Rp15.000.000.

–    Kas dan juga setara kas: Rp2.356.709.325.

–    Harta lainnya: –

–    Utang: – 

Harta Kekayaan Bintan R Saragih

Sementara, sosok Bintan R Saragih diketahui pernah menduduki jabatan di area pemerintahan. Dikutip dari laman Universitas Pelita Harapan (UPH), Bintan merupakan Dekan Fakultas Hukum (FH) UPH lulusan sarjana hukum UI serta doktor hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Tidak banyak informasi mengenai harta kekayaan Bintan R Saragih yang tersebut dapat ditemukan dalam internet. Pasalnya, sebagai guru besar di dalam kampus swasta, Bintan bukan termasuk golongan yang dimaksud wajib menyampaikan LHKPN. Hal itu sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang dimaksud Bersih. 

Harta Kekayaan Wahiduddin Adams

Anggota MKMK yang tersebut terakhir, yaitu Wahiduddin Adams. Dia mengawali kariernya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham) sejak 1981. 

Wahiduddin kemudian terpilih sebagai hakim konstitusi MK periode 2014-2019. Total hartanya selama menjabat hakim konstitusi sebagaimana arsip LHKPN adalah Rp3,5 miliar (Rp3.519.283.879) pada 6 Oktober 2014; Rp9,6 miliar (Rp9.622.007.013) pada 30 Desember 2017; Rp9,6 miliar (Rp9.644.345.383) pada 31 Desember 2018; juga Rp12,2 miliar (Rp12.201.374.649) pada 31 Desember 2019. 

Berdasarkan putusan rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 13 September 2019, Wahiduddin Adams kembali dipercaya sebagai calon hakim konstitusi periode 2019-2024. Adapun total asetnya selama dua tahun berturut-turut masing-masing senilai Rp11,8 miliar (Rp11.893.261.159) pada 31 Desember 2020 serta Rp13,4 miliar (Rp13.453.910.179) pada 31 Desember 2021. 

Berikut rincian harta kekayaan anggota MKMK Wahiduddin Adams yang dimaksud berjumlah Rp14,2 miliar (Rp14.233.979.782) berdasarkan LHKPN 31 Desember 2022.

–    Tanah dan juga bangunan: Rp3.565.000.000.

–    Alat transportasi kemudian mesin: Rp270.000.000.

–    Harta bergerak lainnya: Rp105.000.000.

–    Surat berharga: Rp3.750.000.000.

–    Kas serta setara kas: Rp6.543.979.782.

–    Harta lainnya: –

–    Utang: – 

MELYNDA DWI PUSPITA 

Pilihan Editor: Cara Mudah Cek Keaslian Sepatu Nike