Menparekraf: Pariwisata harus berikan keterbukaan informasi umum

Jakarta – Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menegaskan, pariwisata merupakan sektor yang tersebut dimaksud inklusif, karenanya keterbukaan informasi rakyat perlu diterapkan sehingga rakyat berbagai kalangan mampu mendapatkan informasi sesuai kebutuhan.

 
“Pariwisata juga harus memberikan keterbukaan informasi publik, harus betul-betul kita lalu kita sampaikan apa adanya juga kesetaraan dalam informasi umum ini harus kita jaga untuk melayani semua kelompok penduduk sebab pariwisata ini adalah inklusif pariwisata ini harus memberikan akses kepada kelompok rentan, kelompok disabilitas,” ujar Sandiaga saat ditemui dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik Kemenparekraf 2023 yang dimaksud digelar Jakarta, Selasa.

 

Sandiaga turut menyebut, informasi publik merupakan hak dasar setiap warga negara, sehingga para penyelenggara negara sudah sepatutnya memberikan pelayanan terbaik termasuk memberikan layanan yang mana mengutamakan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen serta berkeadilan.

 

“Partisipasi kita semua harus mampu untuk menghadirkan pemerintahan yang digunakan bersih bebas korupsi,” ujarnya.

 

Mendukung informasi penduduk yang digunakan mana transparan, Kemenparekraf telah dilakukan lama mempunyai proyek dalam menghadapi krisis yaitu SuReBro (surveillance, response and broadcast) merupakan sistem terpadu sekitar parekraf nasional terkait manajemen komunikasi krisis kepariwisataan.

 

Melalui sistem ini, diakui Sandiaga, tiada ada hal yang mana ditutup-tutupi sehingga menimbulkan posisi Kemenparekraf menjadi institusi yang mana informatif.

 

Kedua, Kemenparekraf juga memiliki informasi yang tersebut dimaksud berbasis data yaitu iTourism yang mana digunakan merupakan informasi satu data yang tersebut digunakan terintegrasi dalam memberikan informasi mengenai wisata.

 

Dalam kesempatan yang mana mana sama, Direktur Jenderal Informasi kemudian Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi lalu Informatika Usman Kansong setuju memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia lalu keterbukaan informasi rakyat merupakan sebuah inklusifitas.

 

KemKominfo, lanjut dia, memiliki langkah nyata dalam memperkuat keterbukaan informasi publik termasuk bagi penyandang disabilitas dengan menggandeng sebagian stakeholders, salah satunya adalah Komisi Nasional Disabilitas dalam penyusunan regulasi tentang pelayanan kemudian informasi publik.

 

Usman menyebut, narasi akademik regulasi itu pun sudah rampung.

 

“Tahap berikutnya dijalankan penyusunan Peraturan Menteri Kominfo. Semoga dengan adanya regulasi ini komunikasi rakyat kita makin mudah diakses oleh siapapun untuk mencapai inklusifitas,” pungkasnya.