Papua Barat kaji pembayaran kompensasi karbon bagi penduduk adat 
Selama ini semata-mata jasa hutan kayu, kalau karbon belum ada sehingga dijalankan pengkajian

Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan kajian terkait kompensasi atau pembayaran hak ulayat penduduk adat dari aktivitas penyerapan biomassa karbon.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Jimmy E Susanto pada dalam Manokwari, Selasa, mengatakan regulasi pembayaran jasa karbon dikaji bersama Badan Riset kemudian Inovasi Daerah (BRIDA) setempat.

"Selama ini belaka jasa hutan kayu, kalau karbon belum ada sehingga diimplementasikan pengkajian," kata Jimmy Susanto.

Ia menargetkan kajian kompensasi jasa penyerapan emisi akan rampung pada 2024, sehingga warga adat dalam Papua Barat mendapatkan dampak kegiatan sektor ekonomi dari kontribusi melestarikan hutan.

Kajian itu sejalan dengan pelanggan jasa penyerapan emisi kepada pembeli yang digunakan memproduksi gas rumah kaca melalui bursa saham Indonesia sejak 26 September 2023.

"Perdagangan karbon sudah masuk ke bursa saham, maka kami percepat kajian kompensasi bagi rakyat adat," kata Jimmy.

Ia menjelaskan bahwa kompensasi yang tersebut dimaksud adalah pembayaran beberapa uang sesuai hasil perhitungan dari luasan hutan milik penduduk adat.

Kompensasi berbentuk uang atas upaya pelestarian hutan sebelumnya diatur melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 5 Tahun 2018.

"Kami harapkan kompensasinya dalam bentuk uang kemudian program untuk menjaga hutan pada dalam Papua Barat," kata Jimmy.

Menurut dia, penduduk adat pada Tanah Papua merupakan elemen penting sebab miliki pengetahuan lokal dalam menjaga kelestarian hutan.

Dengan demikian, pemerintah perlu memberikan apresiasi melalui pembayaran kompensasi karbon agar komitmen penurunan emisi gas rumah kaca dapat direalisasikan.

Jimmy menerangkan bahwa kontribusi signifikan terhadap penyerapan karbon berasal dari hutan mangrove yang dimaksud dimaksud tersebar dari wilayah selatan Papua Barat yakni Kabupaten Fakfak, Teluk Bintuni, serta Kaimana.

Total luasan hutan mangrove Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya lebih banyak banyak kurang 400 ribu hektare yang tersebut yang dapat dikelola untuk pengerjaan rendah karbon.

"Satu hektare hutan mangrove dapat menyerap 110-an kilogram karbon," kata Jimmy Susanto.