Terkini: PPN Rumah akan Ditanggung Pemerintah, Butet Kartaredjasa Sentil Gibran

Jakarta – Berita terkini yang banyak mendapat perhatian pembaca adalah mengenai keputusan pemerintah untuk menggelontorkan insentif ke sektor properti pada 2024. Melalui insentif tersebut, nanti pemerintah akan menanggung seluruh pajak pertambahan nilai atau (PPN) untuk rumah dengan biaya pada bawah Rp 2 miliar.

Berita lain yang dimaksud banyak dibaca adalah mengenai Menteri Pariwisata juga Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menggalang rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya . Menurut Sandiaga, rencana proyek ini mampu membantu iklan destinasi wisata kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat.

Lalu berita mengenai perjalanan Kereta Cepat Whoosh yang sempat dua kali terganggu. 

Kemudian berita mengenai Seniman sekaligus budayawan, Butet Kartaredjasa menyalahkan persoalan majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon duta presiden (cawapres) dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Butet menilai Gibran tak cukup berpengalaman dalam dunia kebijakan pemerintah dikarenakan baru menjabat sebagai Wali Kota Solo sekitar dua tahun. 

Berikut rangkuman berita terkini Tempo.co.

1.Gelontorkan Insentif Sektor Properti, Pemerintah Tanggung 100 Persen PPN Rumah Harga pada Bawah Rp 2 Miliar

Pemerintah resmi menggelontorkan insentif pada sektor properti untuk penduduk hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal itu sudah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat kabinet Selasa, 24 Oktober 2023. 

Adapun insentif itu berbentuk pajak pertambahan nilai (PPN ) yang tersebut ditanggung pemerintah serta bantuan biaya administrasi. Pajak ini diberikan untuk pembelian rumah atau properti senilai kurang dari Rp 2 miliar.

“Ini berlaku PPN 100 persen ditanggung pemerintah sampai Juni tahun depan,” ujar Airlangga dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023, Selasa, 24 Oktober 2023. “Jadi, diharapkan backlog sektor properti dapat tersalurkan.”

Setelah Juni 2024 hingga Desember 2024, pemerintah menanggung PPN sebesar 50 persen rumah di area bawah Rp 2 miliar.

Tak semata-mata itu, pemerintah juga akan membantu biaya administratif sebesar Rp 4 jt untuk pembelian rumah bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR) hingga tahun depan. 

Pemerintah berharap dua jenis insentif itu calon mengupayakan pertumbuhan sektor perumahan yang dimaksud terkontraksi hingga 0,67 persen sebelumnya. Padahal, selama ini sektor perumahan kemudian pembangunan termasuk sektor perekonomian yang mana memberi efek ganda bagi subsektor dunia usaha lainnya. 

Berita lengkap bisa jadi dibaca di sini.

Selanjutnya: Alasan Sandiaga Uno Dukung Kereta Cepat Jakarta-Surabaya…

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Selanjutnya